Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?


Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty saat ini masih panas diperdebatkan oleh komisi XI DPR dan pemerintah. Besaran tarif tebusan Tax Amnesty masih menjadi polemik yang diperbincangkan.

Seperti yang kita kenali negara Indonesia berpedoman system Self Assesment, di mana Harus Pajak Orang Pribadi maupun Harus Pajak Tubuh mengkalkulasi pajak dengan . Kejujuran adalah point paling utama dalam perhitungan itu. Tetapi, seperti yang kita kenali, lumrah untuk tiap-tiap entrepreneur inginkan keuntungan yang tinggi dengan expends serendah-rendahnya. Oleh karena itu, banyak bermunculan beberapa pengemplang pajak.

Tax Amnesty mengampuni harta Harus Pajak yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam Tax Amnesty ini Harus Pajak dibebaskan dari pajak terhutang, sangsi pidana bagian perpajakan. Hal itu ditukar dengan uang tebusan, dengan tarif 1% periode 3 bln. pertama sesudah UU diterbitkan 2% periode 3 bln. ke-2 sesudah UU diterbitkan 3% periode pelaporan bln. ke-7 mulai sejak UU berlaku hingga 31 Desember 2016. Tarif itu dipakai dari selisih harta yg tidak dilaporkan Harus Pajak yang lakukan repatriasi dananya dari luar negeri ke Indonesia. Tarif 3% 4% 6% diberlakukan untuk Harus Pajak dalam negeri yang belum juga patuh pajak, tidak merepatriasi dana.

Tarif yang diserahkan itu dinilai kurang maksimum menggali penerimaan negara, cuma berkesan menyelamatkan beberapa pengemplang pajak. Diprediksikan cuma Rp 60 triliun – Rp 80 triliun, begitu rendah di banding objek Tax Amnesty yang diprediksikan menjangkau Rp 2000 triliun. Tarif di atas masih tetap belum juga disahkan, masih tetap menanti perjanjian RUU DPR serta pemerintah. Berdasar pada prediksikan itu, tarif Tax Amnesty peluang dinaikan jadi 4% serta 6% untuk dana yang ditarik dari luar negeri jadi mesti diendapkan 1 th. di Bank pemerintah serta 2 th. di instrumen yang lain seperti saham, Surat Utang Negara (SUN) serta beda sebagainya. Sumber: http://www.siamplop.net