IMB Bandung

Izin mendirikan bangunan atau yang biasa disingkat sebagai IMB, memang berbeda di setiap daerah. Karena setiap daerah mempunyai otonomi dan sistem pemerintahanya sendiri. Hal itu tentu sangat beralasan karena sistem pemerintahan di suatu daerah, tentunya akan menyesuaikan tata letak kota, dan keadaan geografis daerah tersebut. Maka dari itu kami perizinanimb.id akan mencoba membahas kota- kota mana saja terkait Perizinan mendirikan bangunan atau IMB.

Untuk kali ini kami perizinanimb.id akan mencoba mengulas bebreapa peraturan yang ada di kota bandung. Kota bandung sendiri memang sekarang ini dikenal sebagai kota metropolitan yang hampir menyerupai jakarta. Tingkat aktivitas dan tata leta kotak kota bandung ini mulai diperhatikan sejak masa kepemimpinan walikota sebelumnya. Contohnya walikota Ridwan Kamil. Ridwan kamil yang memang mempunyai latar belakang sebagai praktisi arsitek tata letak kota, sangatlah berperan penting dalam meningkatkan tata letak kota. Maka dari itu dikabarkan bahwa mulai 1 Januari 2017 yang lalu Pemkot Bandung tidak akan memberikan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila tidak lulus sertifikasi bangunan hijau. Namun jika kualitas bangunan tersebut ramah lingkungan, maka akan ada insentif pengurangan pajak PBB dan penambahan intensitas bangunan (koefisien luas bangunan).

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Bandung sedang menggodog Peraturan Wali (Perwal) Kota terkait Green Building. Perwal tersebut yang nantinya akan menjadi syarat mutlak untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Intinya semua bangunan tidak akan dikasih IMB, sebelum menunjukkan dia lolos green bulding sertifikasi,” ujar pria yang akrab disapa Emil itu di Kampus ITB, Jalan Ganesha, Senin (21/9/2015).

Menurut Emil, konsep Green Building diterapkan untuk menjaga energi di masa depan. Selain itu, agar Kota Bandung tetap sejuk meski pembangunan terus berjalan.

“Keuntungannya adalah masa depan kita akan terjaga. Lebih hemat energi, tidak boros seperti sekarang. Oksigen juga tetap banyak karena banyak pohon. Dulu tidak ada ukuran sekarang dibuat ukurannya,” jelasnya.

Dalam perwal tersebut nantinya akan ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan itulah yang nantinya menjadi dasar syarat pembangunan di Kota Bandung.

“Ada belasan indikator, salah satunya menghemat energi listrik setinggi mungkin, kemudian penggunaan barang-barang lokal ketimbang barang import, mengurangi karbon footprint,” beber Emil.

Selain itu, yang terpenting untuk tetap memperhatikan lingkungan yakni memperbanyak penghijauan di atas bangunan dan sekelilingnya.

“Itu untuk menambah oksigen. Selain itu indikatornya termasuk pengolahan recycle air. (Perwal) Ini nantinya akan jadi perwal paling mendasar sehingga siapapun tahu kalau proyek di Bandung, kalau tidak lulus green building tidak akan saya kasih IMB,” tegasnya.
Proses pengurusan KRK (Keterangan Rencana Kota), merupakan hal yang mutlak untuk kelanjutan ke proses penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Banyak pemohon belum memahami kegunaan KRK yang berakibat penolakan atau tertundanya terhadap penerbitan IMB, kebanyakan pemohon hanya terfokus pada Disain Bangunan berupa Denah, Jumlah Ruangan dan Fungsi Ruang dan Gambar Site Plan agar seluruh tanah / lahan / persil dapat dimanfaatkan secara optimal, Tidak mengacu pada aturan-aturan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Kota Bandung

KRK merupakan rambu-rambu / acuan dalam Perencanaan Site Plan, Bangunan dan Lingkngan Bangunan yang diperbolehkan unuk pemrosesan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

KRK dapat diterbitkan oleh Instansi terkait atau diperoleh pemohon sebelum pemohon membuat Site Plan / Disain Bangunan dalam lahan / persil, Setelah memperoleh KRK, pemohon dapat membuat Site Plan dan men-Disain Bangnan sesuai aturan yang tertera dalam KRK.